ASBI News, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi menyetujui dan menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan 2026–2031. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.
Penetapan Thomas Djiwandono dilakukan setelah Komisi XI DPR menyampaikan hasil pembahasan dan menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Keputusan tersebut disetujui secara musyawarah mufakat oleh fraksi-fraksi di DPR.
Proses pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI diawali dengan pengajuan calon oleh Presiden Republik Indonesia kepada DPR, sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia. Selanjutnya, Komisi XI DPR melakukan pendalaman melalui uji kelayakan yang mencakup aspek kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, koordinasi fiskal–moneter, hingga pandangan terhadap independensi bank sentral.
Dalam forum tersebut, Thomas memaparkan pandangannya terkait tantangan ekonomi global, termasuk volatilitas pasar keuangan, tekanan geopolitik, risiko inflasi, serta perlunya penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia di tengah dinamika ekonomi domestik.
Ketua Komisi XI DPR RI menyatakan bahwa Thomas dinilai memiliki kemampuan untuk memperkuat peran Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas moneter sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Thomas Djiwandono dikenal memiliki latar belakang yang cukup luas di sektor keuangan, bisnis, dan pemerintahan. Sebelum ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, serta memiliki pengalaman panjang di sektor swasta, termasuk sebagai eksekutif di kelompok usaha nasional.
Ia juga pernah terlibat dalam berbagai forum strategis ekonomi nasional, termasuk tim sinkronisasi kebijakan ekonomi dan keuangan pada masa transisi pemerintahan. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia.
Seiring dengan penunjukan ini, Thomas menegaskan telah mengundurkan diri dari seluruh jabatan politik dan kepartaian, sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip independensi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Penetapan Thomas Djiwandono tidak lepas dari sorotan publik, mengingat hubungan kekerabatan dengan Presiden RI. Isu independensi Bank Indonesia pun menjadi perhatian utama dalam proses uji kelayakan di DPR.
Menanggapi hal tersebut, Thomas menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi BI secara penuh.
“Bank Indonesia adalah lembaga independen. Dalam menjalankan tugas sebagai Deputi Gubernur, saya akan sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Bank Indonesia dan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, serta kepentingan nasional,” ujar Thomas dalam pernyataannya di DPR.
DPR juga menekankan bahwa mekanisme seleksi yang dijalankan merupakan bentuk pengawasan konstitusional untuk memastikan BI tetap berdiri di atas kepentingan jangka pendek dan politik praktis.
Pelaku pasar dan industri keuangan memberikan beragam respons atas penetapan Thomas Djiwandono. Sejumlah analis menilai bahwa kejelasan proses seleksi dan komitmen independensi yang disampaikan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar.
Beberapa pelaku perbankan menyatakan harapan agar Deputi Gubernur BI yang baru dapat memperkuat komunikasi kebijakan, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendukung pendalaman pasar keuangan domestik.
Di sisi lain, pengamat ekonomi menilai bahwa tantangan utama ke depan adalah menjaga kredibilitas kebijakan moneter di tengah kebutuhan koordinasi yang semakin erat dengan kebijakan fiskal pemerintah.
Tugas dan Tantangan ke Depan
Sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono akan memiliki peran strategis dalam:
- Menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan
- Mendukung pengendalian inflasi
- Memperkuat bauran kebijakan BI
- Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
- Mendorong pendalaman pasar keuangan nasional
Tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia, perubahan kebijakan suku bunga global, serta ketidakpastian geopolitik diperkirakan masih akan membayangi perekonomian nasional. Dalam konteks tersebut, peran Bank Indonesia menjadi krusial sebagai penyangga stabilitas ekonomi.
DPR berharap Deputi Gubernur BI yang baru dapat menjalankan tugas secara profesional dan independen, serta mampu memperkuat kredibilitas Bank Indonesia di mata publik dan pelaku pasar.
Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal, tanpa mengurangi independensi masing-masing lembaga, guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
Dengan penetapan ini, Thomas Djiwandono resmi menjadi bagian dari jajaran pimpinan Bank Indonesia dan diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
About the Author
