ASBI News | Garut – Sebuah video yang menunjukkan diduga keluarga Kepala Desa (Kades) Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, melakukan intimidasi terhadap warga mendadak viral di media sosial dan memicu reaksi luas dari publik serta pemerintah daerah. Kasus ini menjadi sorotan nasional setelah aksi intimidasi terhadap seorang warga yang mengkritik kondisi jalan desa yang rusak terekam dan tersebar online.
Awal Mula Kejadian dan Viral di Medsos
Kejadian bermula ketika seorang warga bernama Holis Muhlisin (31), pedagang telur keliling yang tinggal di Desa Panggalih, mengunggah kritiknya di akun Facebook dan TikTok terkait kondisi jalan desa yang rusak parah dan dianggap tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah desa setempat. (tirto.id)
Setelah unggahan tersebut viral, beredar sebuah video berdurasi sekitar 47 detik yang memperlihatkan Holis dikerumuni, dimarahi, dan diintimidasi oleh beberapa orang yang diduga merupakan anggota keluarga Kepala Desa Panggalih, termasuk istri dan kerabat dekatnya. Dalam video itu terdengar pernyataan bernada tinggi dari pihak desa yang mempertanyakan motif unggahan Holis, termasuk pertanyaan seperti “Mau tenar kamu?” dan nada intimidatif lainnya.
Reaksi Pemerintah Daerah Garut
Menanggapi video yang viral itu, Pemerintah Kabupaten Garut langsung mengambil langkah tegas. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan bahwa kasus tersebut akan ditindaklanjuti secara serius, termasuk melalui proses mediasi dan pemeriksaan resmi terhadap Kades dan perangkat desa yang diduga terlibat.
Pihak Inspektorat Kabupaten Garut resmi dipanggil untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap Kepala Desa Panggalih dan keterlibatannya dalam kejadian tersebut. Langkah ini diambil atas perintah Bupati guna menelusuri apakah terjadi pelanggaran kode etik pemerintahan desa maupun penyalahgunaan wewenang.
Kritik Gubernur Jawa Barat
Kasus ini juga menarik perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Gubernur menegaskan bahwa pemimpin publik haruslah menerima kritik dengan lapang dada. Ia bahkan melakukan komunikasi langsung melalui video call dengan Holis dan kemudian mengundang perangkat desa ke kediamannya untuk membahas persoalan tersebut, termasuk audit terhadap penggunaan anggaran dana desa yang selama ini berada di bawah pengelolaan desa tersebut.
Selain itu, hasil pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa desa tersebut memiliki anggaran lebih dari Rp1,6 miliar, namun ternyata Sekretaris Desa sempat kebingungan saat ditanya Gubernur tentang detail pengeluaran dana desa, memicu sorotan terkait transparansi anggaran.
Sorotan Publik dan Transparansi Anggaran Desa
Kasus ini memicu perdebatan di media sosial dan forum publik, dengan banyak warganet yang menyerukan agar transparansi penggunaan dana desa diperkuat dan agar pejabat desa memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan kritik tanpa rasa intimidasi.
Warga juga meminta agar pembangunan infrastruktur desa — khususnya perbaikan jalan yang semula dikritik Holis — segera dilaksanakan melalui koordinasi antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Provinsi, yang kemudian juga dijanjikan Gubernur dalam pertemuan lanjutan.
Perkembangan Ke Depan
Pemerintah daerah terus memantau proses pemeriksaan Inspektorat dan menunjuk pihak berwenang untuk menyelesaikan temuan pada kasus ini. Selain itu, rencana audit Dana Desa diteruskan guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat desa terpenuhi secara adil.
About the Author
