ASBI NEWS | Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat resmi melantik 66 pejabat fungsional dalam sebuah prosesi yang digelar di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Selasa (13/1/2026). Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, dihadiri jajaran pejabat daerah serta Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pejabat yang dilantik berasal dari berbagai sektor strategis, termasuk pengawas pendidikan, tenaga fungsional di bidang kesehatan, serta jabatan teknis lain yang menjadi ujung tombak operasional pelayanan publik di daerah.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim, pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pengawasan, inovasi layanan, serta peningkatan kualitas ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
“Pelantikan pejabat fungsional ini bertujuan memperkuat pengawasan di sektor pendidikan maupun layanan lainnya. Para pejabat yang baru harus mampu menunjukkan profesionalisme, kompetensi, dan dedikasi dalam tugas mereka,” kata Ade usai acara pelantikan.
Kepala sekolah, pengawas sekolah, serta tenaga fungsional teknis di bidang kesehatan termasuk dalam struktur jabatan yang kini diisi secara resmi melalui pelantikan tersebut. Di sisi lain, Ade juga mengungkapkan adanya tantangan administratif untuk melantik kepala sekolah definitif di tingkat SD dan SMP, di mana sebagian masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) karena menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Bupati Jeje Ritchie Ismail dalam sambutannya menekankan bahwa jabatan fungsional bukan sekadar tahapan formal birokrasi atau jenjang karier, melainkan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan hasil konkret untuk masyarakat.
“Jabatan fungsional adalah amanah. Yang dibutuhkan bukan hanya status atau jabatan, tetapi keterampilan, keahlian, dan hasil kerja yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Bandung Barat,” tegas Bupati Jeje.
Selain fokus pada kompetensi teknis, Bupati Jeje juga mengatakan bahwa pejabat fungsional diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan layanan publik serta mampu menghadapi dinamika perubahan regulasi dan teknologi pemerintahan yang berkembang pesat.
Respon Masyarakat dan Akuntabilitas ASN
Beberapa warga menyambut positif langkah pemerintah daerah dalam menata pejabat fungsional. Salah seorang orang tua murid asal Ngamprah, Anita Suryani, menyatakan harapannya agar pejabat fungsional di bidang pendidikan membawa perubahan nyata di sekolah‑sekolah yang selama ini membutuhkan peningkatan layanan.
“Kami berharap pelantikan ini mempercepat kinerja di sekolah anak‑anak kami, terutama dalam memperbaiki administrasi dan pembinaan guru,” ujar Anita.
Hal senada juga disampaikan Wawan, seorang tenaga kesehatan di puskesmas setempat, yang berharap pejabat fungsional baru mampu meningkatkan respon layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ia mengatakan selama ini terkadang staf puskesmas kesulitan mendapatkan arah teknis yang kuat di tengah tuntutan pelayanan tinggi.
“Semoga pejabat yang dilantik dapat fokus mendukung kerja di lapangan, bukan hanya administrasi,” kata Wawan.
Konteks Lebih Luas
Pelantikan ini dilakukan di tengah upaya Pemkab Bandung Barat dalam menata ASN untuk menghadapi tantangan administrasi baru dan perubahan regulasi dari pemerintah pusat, termasuk dalam proses seleksi kepala sekolah yang kini lebih kompleks karena mensyaratkan integrasi data dan rekomendasi teknis antarlembaga.
Secara umum, langkah pemda ini dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas, yakni mendorong ASN bekerja secara profesional, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas, utamanya dalam pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
About the Author
