GARUT, JAWA BARAT — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Aceng Malki dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi sorotan publik setelah menyampaikan kritik tajam terhadap pelaksanaan program sosial pemerintah daerah pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2025. Pernyataan tersebut ramai diperbincangkan di media lokal dan media sosial karena menyoroti persoalan efektivitas dan target bantuan sosial yang dinilai belum optimal dalam menjangkau masyarakat miskin dan rentan.
Aceng mengatakan bahwa momentum HKSN harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi ulang cara penyaluran program sosial agar benar-benar tepat sasaran, bukan sekadar menjadi rutinitas seremonial tanpa perbaikan substansial. Ia menilai banyak bantuan sosial yang masih belum sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan akibat data penerima yang belum akurat, sistem distribusi yang kabur, dan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait.
“Program sosial itu seharusnya menjadi jaring pengaman bagi warga yang paling terdampak kesulitan ekonomi. Jika penyalurannya tidak tepat, maka tujuan utamanya tidak akan tercapai,” tegas Aceng dalam sambutannya di hadapan tokoh masyarakat, peserta HKSN, serta perwakilan dinas sosial.
Ia juga menyinggung pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan sosial, termasuk integrasi data lintas sektor agar penerima bantuan benar-benar telah diverifikasi secara akurat dan tidak terjadi tumpang tindih. Kritikan ini muncul di tengah upaya pemerintah daerah yang sebelumnya menyatakan telah menurunkan ratusan petugas untuk verifikasi dan validasi data penerima program sosial agar bantuan lebih tepat sasaran.
Pernyataan Aceng Malki ini mendapat respons beragam dari publik dan berbagai elemen masyarakat. Banyak warganet mengapresiasi sikapnya yang dianggap berani menyuarakan aspirasi rakyat kecil, sementara sebagian pihak lain meminta agar kritik tersebut diikuti dengan solusi praktis yang bisa diimplementasikan segera.
Sejumlah pengamat sosial menyatakan bahwa isu ketepatan sasaran bantuan sosial merupakan persoalan klasik di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, sehingga perlu perhatian serius tidak hanya dari legislatif tetapi juga eksekutif dan aparatur yang menangani data sosial.
Peringatan HKSN sendiri merupakan agenda tahunan yang digelar untuk menggalakkan nilai kerukunan sosial, solidaritas, serta kepedulian terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Momen ini dipandang penting oleh legislator untuk mendorong perbaikan kebijakan sosial yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
About the Author
