Jakarta — Upaya pemulihan pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra terus menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa aktivitas masyarakat di daerah terdampak diperkirakan dapat kembali ke kondisi normal dalam dua hingga tiga bulan ke depan setelah bencana dahsyat yang terjadi akhir November 2025.
Bencana besar ini, yang disebabkan oleh banjir bandang dan longsor akibat siklon tropis, telah menghancurkan ribuan rumah, infrastruktur, dan fasilitas publik di tiga provinsi utama, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurut data resmi terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal dunia terus meningkat dan telah melebihi 1.000 jiwa, dengan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang.
Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat kabinet di Istana Negara, menegaskan bahwa proses rekonstruksi skala besar sudah dimulai, termasuk pembangunan ribuan rumah sementara, perbaikan akses jalan, dan pembukaan kembali jalur transportasi darat yang sebelumnya terputus. Ia juga meminta masyarakat bersabar dan menghargai langkah-langkah keselamatan yang ditempuh oleh tim penanganan bencana.
“Saya tidak punya tongkat Musa,” ujar Presiden Prabowo, mengibaratkan bahwa proses pemulihan bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam hitungan hari, tetapi memerlukan waktu dan kerja keras bersama.
Selain fokus pada aspek fisik, pemerintah juga memperkuat strategi humanis dengan penyediaan bantuan logistik, air bersih, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial bagi para pengungsi. Saat ini, ratusan ribu warga terus tinggal di posko pengungsian sementara sambil menunggu rumah mereka bisa dihuni kembali.
Sejumlah kelompok lingkungan menilai bahwa dampak bencana semakin diperburuk oleh faktor-faktor seperti deforestasi akibat kegiatan pertambangan dan pembukaan lahan, sehingga pemerintah telah mengambil langkah untuk melakukan penangguhan dan audit lingkungan terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi pada kerusakan ekosistem.
Pemulihan ekonomi lokal juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang, dengan upaya memperbaiki fasilitas bisnis mikro, pasar lokal, serta pengembangan peluang kerja di wilayah yang terkena dampak. Pemerintah berharap agar kombinasi antara rekonstruksi infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi dapat membantu masyarakat kembali bangkit secara bertahap.
Masyarakat sosial dan lembaga kemanusiaan terus berkolaborasi untuk mempercepat proses bantuan dan rehabilitasi, sementara pemerintah memastikan bahwa langkah-langkah pemulihan berjalan secara terkoordinasi dan aman bagi seluruh warga terdampak.
About the Author
