Jakarta — Indonesia mencatat kemajuan positif dalam kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat global. Hal ini tercermin dalam laporan Chandler Good Government Index (CGGI) 2025, yang menilai kapasitas dan kinerja pemerintahan di berbagai negara berdasarkan sejumlah indikator utama, mulai dari kepemimpinan, kekuatan institusi, hingga efektivitas kebijakan publik.
Dalam laporan tersebut, Indonesia disebut mengalami peningkatan skor yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan ini terutama terlihat pada aspek kepemimpinan nasional yang dinilai semakin adaptif, penguatan kelembagaan negara, serta kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan strategis di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
CGGI 2025 menilai bahwa Indonesia mampu menunjukkan ketahanan institusional yang relatif stabil, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi global, perubahan geopolitik, serta tantangan pembangunan berkelanjutan. Konsistensi kebijakan fiskal, reformasi struktural, dan kesinambungan program pembangunan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan penilaian tersebut.
Laporan itu juga menyoroti kemajuan Indonesia dalam reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai telah membantu meningkatkan efisiensi pemerintahan, mempercepat proses pelayanan masyarakat, serta memperluas akses publik terhadap berbagai layanan dasar, termasuk administrasi kependudukan dan perizinan usaha.
Selain itu, koordinasi antar-kementerian dan lembaga dinilai semakin solid, khususnya dalam menjalankan program lintas sektor yang menyasar isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur. Kekuatan koordinasi ini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian tata kelola pemerintahan yang efektif.
Pengamat kebijakan publik menilai capaian tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mitra internasional terhadap Indonesia. “Indeks tata kelola bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan persepsi dunia terhadap kemampuan sebuah negara dalam mengelola kebijakan, institusi, dan kepemimpinan. Peningkatan skor Indonesia menunjukkan adanya kepercayaan yang tumbuh terhadap stabilitas dan arah pembangunan nasional,” ujar seorang analis kebijakan publik di Jakarta.
Meski demikian, laporan CGGI 2025 juga mencatat sejumlah tantangan yang masih dihadapi Indonesia. Di antaranya adalah penguatan transparansi dan akuntabilitas, konsistensi penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar kualitas tata kelola dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan tertinggal.
Ketimpangan kualitas pelayanan publik antarwilayah serta tantangan dalam pengawasan kebijakan daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius. CGGI menilai bahwa keberhasilan reformasi di tingkat pusat perlu diikuti dengan penguatan institusi dan sumber daya di tingkat daerah agar manfaat tata kelola yang baik dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Pemerintah menyambut positif hasil penilaian tersebut dan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda reformasi birokrasi. Fokus ke depan diarahkan pada peningkatan integritas aparatur sipil negara, penyederhanaan regulasi, serta optimalisasi penggunaan data dan teknologi digital dalam pengambilan kebijakan publik.
Dengan capaian ini, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisinya di kancah internasional sebagai negara berkembang dengan tata kelola pemerintahan yang semakin matang, responsif, dan berdaya saing. Peningkatan kualitas kepemimpinan dan institusi dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
About the Author
